Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius sejak era pasca kemerdekaan hingga saat ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dengan pendekatan pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kemiskinan. Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isui kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin.

. Jika kemiskinan itu terjadi dalam keluarga, disitu ada anak-anak yang mungkin akan menghadapi masalah sampai tahap kelaparan, kekurangan gizi, hingga kesehatannya bahkan jiwanya terancam. Disitu ada anak-anak yang tidak mampu menikmati pendidikan, yang sebetulnya merupakan haknya. Disitu pula ada pelanggaran hak-hak asasi manusia jika orang-orang di sekitarnya, masyarakatnya, apalagi jika negara membiarkan itu semua terjadi. Dari perspektif hak asasi manusia, adanya kemiskinan adalah tanggung jawab lingkungan, baik dari dalam hal penyebab maupun solusinya.

Bagi Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi masalah serius. Meskipun secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, kecuali pada tahun 2006. namun secara absolute jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 38,74 juta jiwa. Jumlah ini terus menurun hingga pada tahun 2006 penduduk miskin di Indonesia naik menjadi 39,3 juta. Persoalan kemiskinan perlu ditempatkan dalam kerangka multidimensi. Artinya melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebabnya dari berbagai sisi. Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan.

Dari dimensi ini adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri orang manusia tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut. Dari perspektif ini masalah kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka-angka statistik saja. Besar kecilnya masalah kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari persoalan angka statistik. Sekecil apapun angka statistk, di dalamnya terdapat persoalan manusia yang terancam hidupnya.

Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan juga menyangkut beberapa hal lain, diantaranya, kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin, menyangkut ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga serta ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi dibanding negara negara di kawasan asia tenggara. Berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen terhadap September 2018. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan meningkatnya angka kelaparan di Indonesia. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia, seperti Papua, NTT, dan Maluku.

Tingginya harga barang barang pokok di daerah tersebut adalah salah satu faktor meningkatnya angka kelaparan. Kelaparan yang diderita 22 juta orang di Indonesia merupakan 90 persen dari jumlah orang miskin di Indonesia.Banyak dari mereka merupakan orang dewasa dan anak anak yang umumnya menderita stunting (tubuh kerdil). Pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial untuk mengurangi angka kelaparan di Indonesia.

Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 Septermber 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

Memasuki era Sustainable Development Goals (SDGs) dimana merupakan sebuah konsep lanjutan dari MDG’s. Kerangka kerja dalam SDGs berlaku selama

30 tahun dimulaid ari tahun 2015 hingga 2030. Berbeda dengan konsep sebelumnya yaitu MDG’s pada konsep SDGs bersifat cenderung lebih teknotaris dan bersifat birokratis. Dalam penyusunan butir-butir SDGs terlihat lebih inklusif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam penyusunan butir SDGs masih terdapat beberapa butir permasalahan yang sebelumnya sudah menjadi proyeksi dalam MDG’s namun belum terselesaikan. Salah satu masalah tersebut adalah kemiskinan dimana dalam SDGs masalah kemiskinan terletak pada tujuan pertama SDGs.

Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan (lingkungan, sosial, ekonomi) maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi

perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya.

Untuk mencapai tujuan SDGs, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama. SDGs ini menjadi komitmen global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik lahi. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan dan tindakan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

Tujuan SDGs mencakup berbagai aspek keberlanjutan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. SDGs terdiri dari 17 tujuan, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Tujuan SDGs

Upaya pegentasan kemiskinan di Indonesia sendiri dikategorikan menjadi dua kelompok besar (Bappenas, 2017). Kelompok pertama terdiri dari program- program yang ditujukan hanya pada orang miskin. Jika program-program ini dilaksanakan secara efektif, maka keluarga-keluarga miskin yang benarbenar akan menikmati hampir seluruh manfaatnya. Kelompok program ini sangat tergantung pada pentargetan awal yang akurat untuk memastikan bahwa penerima manfaat teridentifikasi dengan benar. Kelompok kedua terdiri dari program program yang ditujukan tidak hanya untuk rakyat miskin tapi juga untuk masyarakat dari semua golongan pendapatan, tapi secara proporsional akan memberi manfaat lebih bagi rakyat miskin.”

Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo, telah menetapkan peraturan presiden tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan membentuk tim koordinasi nasional tujuan pembangunan yang diketuai langsung oleh presiden Indonesia. Indonesia berfokus pada 7 dari 17 tujuan SDGs , yaitu mengakhiri kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, ekosistem lautan, kemitraan untuk mencapai tujuan serta industry, inovasi dan infrastruktur.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka melalui program program pembangunan khususnya di pedesaan selain itu pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra-kerja dan Kartu sembako murah. Bantuan bantuan tersebut telah dialokasikan kepada masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkannya. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tata kelola impor untuk meningkatkan produk domestik. Program-program bantuan sosial tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kelaparan dan memperbaiki gizi masyarakat diantaranya adalah memberikan bantuan pangan maupun non pangan, memberikan bantuan sembako murah, meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, penguatan pelaksanaan dan pengawasan keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk meningkatkan konsumsi pangan berbasis pangan lokal, serta peningkatan jangkauan dan layanan kesehatan masyarakat.

Indonesia juga berfokus pada tujuan meningkatkan kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat mengingat angka kematian di Indonesia cukup besar. Tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia masih mengkhawatirkan dimana 30 persen dari 1.000 ibu yang melahirkan. Selain itu Indonesia memiliki sekitar

650.000 pembawa virus HIV yang dikhawatirkan akan meningkat serta angka kematian bayi dan balita yang cukup tinggi akibat malnutrisi. Kementerian kesehatan melakukan berbagai upaya unutuk mengurangi angka kematian di Indonesia dengan meningkatkan mutu pelayanan dan melengkapi fasilitas kesehatan di daerah terpencil, menetapkan program Indonesia sehat, revitalisasi posyandu, melakukan tes kesehatan, penyuluhan dan perawatan untuk pembawa virus HIV.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip kesetaraan gender. Pemerintah memiliki upaya melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mencapai kesetaraandan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Strategi PUG diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan.

Pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri berkelanjutan serta memperkuat inovasi untuk mendukung proses dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pengembangan infrastruktur dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Program yang akan dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pengembangan